Apa yang Terjadi Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi?
Deadline Penyelesaian Daftar Desakan Masyarakat: 17+8 Tuntutan Rakyat – Sudah Melewati Batas Waktu
Pada Jumat, 5 September 2025, batas waktu untuk penyelesaian daftar tuntutan masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat telah terlewati. Batas waktu tersebut telah ditetapkan oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan organisasi lainnya, yang menuntut reformasi besar-besaran dalam pemerintahan. Ketua BEM Kema Universitas Padjajaran, Vincent Thomas, menegaskan bahwa jika tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka masyarakat akan terus bergerak lebih jauh, baik dengan bentuk pergerakan maupun eskalasi tuntutan.
Tuntutan Rakyat: Langkah Selanjutnya
Vincent menyatakan bahwa meskipun aksi unjuk rasa bukan menjadi prioritas utama, tuntutan rakyat akan semakin menguat dengan eskalasi yang lebih mendalam, baik dari segi penguatan aksi politik maupun penekanan pada kebutuhan mendesak. Universitas Padjajaran yang turut tergabung dalam kolektif ini juga akan mengkaji langkah-langkah lebih lanjut, agar gerakan ini tidak berhenti begitu saja. "Yang jelas, kami akan memastikan bahwa akan ada eskalasi tuntutan," ungkap Vincent pada media.
Bukan hanya di Jakarta, gerakan ini juga melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat di luar ibu kota. Tiyo Ardianto, Ketua BEM KM UGM, menyatakan dengan tegas bahwa mahasiswa di luar Jakarta siap untuk menggelar aksi berskala nasional. "Kami di daerah tidak tinggal diam, jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi berskala nasional bisa saja terjadi," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada tanggapan serius dari pemerintah dalam waktu dekat, eskalasi pergerakan rakyat akan semakin sulit untuk dibendung.
Kemenangan Kecil dari Gelombang Aksi
Vincent Thomas mengakui bahwa meskipun banyak tuntutan yang belum dipenuhi, gerakan ini telah mencapai beberapa kemenangan kecil yang dapat memperkuat semangat perjuangan masyarakat. Salah satunya adalah pencabutan tunjangan rumah bagi anggota DPR oleh Puan Maharani yang didorong oleh gelombang protes massa. Tidak hanya itu, anggota DPR juga dilarang melakukan kunjungan kerja luar negeri selama periode tertentu, sebagai bentuk tanggapan terhadap tuntutan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.
"Kemenangan kecil seperti ini dapat menjadi bensin bagi semangat gerakan rakyat ke depan," tambah Vincent, merujuk pada dampak yang dapat timbul dari tindakan-tindakan pemerintah yang akhirnya mulai merespons sebagian dari tuntutan yang diajukan.
Progres Pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat: Monitoring Real-time
Platform Bijak Memantau, yang berfungsi sebagai pemantau independen dalam mengawasi kemajuan pemenuhan tuntutan rakyat, telah menyediakan kanal untuk memonitor real-time perkembangan dari masing-masing tuntutan. Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Sabtu, 6 September 2025 pukul 06:40 WIB, tercatat bahwa:
-
10 tuntutan masih berada pada status “baru mulai”.
-
4 tuntutan dikategorikan “malah mundur”.
-
8 tuntutan masih “belum digubris”.
-
3 tuntutan telah “dipenuhi”.
Pencapaian ini menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan rakyat dan tanggapan dari pemerintah serta lembaga terkait. Tuntutan yang paling banyak belum dipenuhi berfokus pada reformasi DPR, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan transparansi anggaran.
Reaksi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Tuntutan yang mencakup kekerasan aparat, reformasi legislatif, reformasi politik, dan keamanan negara telah mendapat respons dari sejumlah pejabat pemerintah dan lembaga terkait, meskipun belum ada jawaban langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa pemerintah akan menangani aspirasi rakyat ini dengan bijaksana dan terbuka. "Suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus didengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat," ujar Budi Gunawan, merujuk pada keinginan pemerintah untuk menjawab aspirasi masyarakat sesuai dengan jalur yang sah secara hukum.
Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah mendengarkan tuntutan rakyat, meskipun tidak semua tuntutan akan dipenuhi dalam waktu singkat. "Tidak semua permintaan bisa langsung dipenuhi, namun Presiden sangat responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat," imbuhnya.
Tanggapan dari DPR
Sementara itu, DPR RI juga telah merespons beberapa tuntutan melalui langkah konkret, yang meliputi penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025 dan moratorium kunjungan kerja luar negeri untuk anggota DPR kecuali dalam rangka undangan kenegaraan. Selain itu, DPR juga berkomitmen untuk memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.
Pada konferensi pers yang digelar oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat malam, diungkapkan enam poin keputusan yang mencakup evaluasi tunjangan dan fasilitas DPR serta memperkuat transparansi dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Poin-poin tersebut menunjukkan adanya respons dari lembaga legislatif terhadap desakan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel.
TNI dan Polri: Menanggapi Tuntutan Rakyat
Tuntutan rakyat terkait kekerasan aparat, khususnya yang dilakukan oleh Polri dan TNI, juga mendapat respons. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Polri tidak anti kritik terhadap tuntutan yang diajukan oleh masyarakat. "Kami menyerahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku dan siap menerima kritik untuk perbaikan," ujarnya, meskipun hingga saat ini belum ada langkah konkret yang terlihat terkait pembebasan demonstran yang ditahan atau penuntasan kasus kekerasan oleh aparat.
Di sisi lain, Brigjen Freddy Adrianzah, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa TNI mengapresiasi beberapa tuntutan masyarakat terkait dengan pengamanan sipil dan janji untuk mengembalikan TNI ke barak, sesuai dengan tuntutan publik.
Tuntutan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen untuk terus mengeluarkan kebijakan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dalam pernyataannya, Airlangga menekankan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan deregulasi di beberapa industri, yang diharapkan dapat menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja. Ini menjadi salah satu respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan perlindungan bagi pekerja, khususnya buruh kontrak dan pekerja harian lepas.
Tuntutan yang Belum Terpenuhi: Fokus pada Reformasi dan Kesejahteraan
Sebagian besar tuntutan yang belum dipenuhi berkaitan dengan reformasi besar-besaran dalam berbagai sektor, seperti di sektor politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Beberapa tuntutan utama yang masih menunggu pemenuhan termasuk:
-
Pembentukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025, serta memastikan transparansi dalam proses hukum terhadap para pelaku kekerasan.
-
Pengembalian TNI ke Barak dan menghentikan keterlibatan mereka dalam pengamanan sipil, sesuai dengan tuntutan rakyat untuk pemisahan fungsi militer dan kepolisian.
-
Reformasi DPR yang lebih signifikan, termasuk penghentian pemberian tunjangan, transparansi anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja anggota legislatif.
-
Reformasi Perpajakan yang Adil dan penguatan KPK untuk memberantas korupsi secara lebih efektif, serta reformasi sektor ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja, dengan langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan memastikan upah yang layak bagi seluruh angkatan kerja.
Masyarakat terus memantau perkembangan tuntutan ini dan siap untuk melanjutkan perjuangan mereka, baik melalui aksi politik maupun eskalasi tuntutan yang lebih kuat. Pemerintah diharapkan memberikan respons yang lebih tegas terhadap tuntutan-tuntutan ini, agar ketegangan sosial dapat mereda dan reformasi yang lebih besar dapat terwujud demi kepentingan rakyat.