Seputaran Palembang Online

Wednesday, 18 November 2026

Pemkot Jakarta Pusat Apresiasi 80 Pihak atas Kontribusi dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

 

Pemkot Jakarta Pusat Apresiasi 80 Pihak atas Kontribusi dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan


JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan apresiasi kepada 80 penerima penghargaan melalui program Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi warga, komunitas, sekolah, dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

Penyerahan apresiasi dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Eric PZ Lumbun, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Gambir, Rabu (18/11/2026).

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah, polusi, hingga dampak perubahan iklim.

Eric mengatakan, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan gedung-gedung tinggi. Menurutnya, kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari kemajuan sebuah wilayah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa dukungan masyarakat. Diperlukan kepedulian, kreativitas, serta aksi nyata yang dilakukan secara konsisten dari tingkat lingkungan terkecil.

80 Penerima dari Berbagai Kategori

Sebanyak 80 penerima AMPL 2026 berasal dari tujuh kategori yang mencerminkan beragam bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Penerima tersebut terdiri atas 42 RW Program Kampung Iklim, 25 sekolah Adiwiyata, tiga penerima Kalpataru, tiga Bank Sampah RW, tiga BPS RW, tiga penggiat maggot, serta satu kelurahan terbaik dalam pengelolaan sampah.

Keterlibatan berbagai kelompok tersebut memperlihatkan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah. Warga, lembaga pendidikan, komunitas, hingga dunia usaha memiliki peran dalam membangun kebiasaan ramah lingkungan.

Melalui AMPL, Pemkot Jakarta Pusat berharap semakin banyak masyarakat terdorong untuk menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

Beragam Aksi Nyata Menjaga Lingkungan

Dalam kegiatan sehari-hari, para penerima penghargaan telah menjalankan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Beberapa di antaranya adalah memilah sampah sejak dari rumah, mengadakan kerja bakti, menanam pohon di pekarangan, membuat lubang biopori, serta mengembangkan inovasi pengolahan dan daur ulang sampah.

Kegiatan pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Sampah organik juga dapat diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui budidaya maggot.

Sementara itu, pembuatan lubang biopori dapat membantu meningkatkan peresapan air ke dalam tanah sekaligus menjadi sarana pengolahan sampah organik. Penanaman pohon turut mendukung penghijauan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Eric berharap penghargaan yang diberikan tidak berhenti sebagai seremoni. Sebaliknya, apresiasi tersebut diharapkan menjadi dorongan agar penerima terus mengembangkan kegiatan positif dan mengajak lebih banyak warga untuk berpartisipasi.

Jakarta Pusat Kurangi Sampah ke Bantargebang

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa AMPL 2026 menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, penggiat maggot, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Menurut Slamet, penyelenggaraan program ini bertujuan meningkatkan motivasi masyarakat agar aktif mengelola lingkungan secara mandiri dan konsisten.

Ia juga menyampaikan bahwa Jakarta Pusat telah berhasil mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sekitar 200 ton setiap hari.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Namun, upaya pengurangan sampah tetap perlu dilanjutkan melalui pemilahan, pengolahan, daur ulang, serta penguatan fasilitas pengelolaan di lingkungan permukiman.

Kolaborasi antara pemerintah, pengurus RW, sekolah, komunitas, dan pelaku usaha menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.

Apresiasi Diharapkan Memperluas Gerakan Peduli Lingkungan

Pemkot Jakarta Pusat berharap pemberian AMPL 2026 dapat mendorong lebih banyak warga untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat dinilai perlu terus diperluas agar kebiasaan menjaga kebersihan tidak hanya muncul saat ada kegiatan tertentu.

Pengurus lingkungan dapat memperkuat kerja bakti dan pemilahan sampah, sekolah dapat mengembangkan edukasi lingkungan, sedangkan komunitas dan pelaku usaha dapat berkontribusi melalui inovasi serta program sosial.

Pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat kerja sama untuk mewujudkan Jakarta Pusat sebagai kawasan yang bersih, asri, nyaman, dan hijau.

Melalui penghargaan kepada 80 penerima tersebut, Pemkot Jakarta Pusat ingin menegaskan bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Konsistensi dan kolaborasi menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Mees Hilgers Comeback ke Timnas Indonesia Setelah 500 Hari, Bangga Kembali Berseragam Garuda

 Mees Hilgers Comeback ke Timnas Indonesia Setelah 500 Hari, Bangga Kembali Berseragam Garuda


JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, akhirnya kembali mengenakan seragam Merah Putih setelah melewati masa sulit selama lebih dari 500 hari tanpa bermain sepak bola. Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan rasa bangga dan syukur setelah mendapat kesempatan kembali memperkuat skuad Garuda.

Momen comeback Hilgers terjadi ketika Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba melawan Bali United dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) di Bali pada Minggu (15/11/2026). Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.

Setelah kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama rekan-rekannya, Hilgers menyampaikan pesan emosional melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu (18/11/2026).

"Bangga dan bersyukur bisa kembali bermain untuk tanah air saya. Di sinilah akar dan darah saya berasal, dan di sinilah hati saya berada," tulis Hilgers.

Ia juga mengungkapkan betapa berharganya kesempatan kembali bermain setelah melewati masa panjang tanpa sepak bola.

"Setelah lebih dari 500 hari tanpa bisa bermain sepak bola, akhirnya bisa kembali ke lapangan bersama teman-teman, berjuang untuk lambang Garuda di dada. Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata," ungkapnya.

Hilgers turut menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan kepadanya untuk membela Indonesia.

Cedera Panjang Membuat Hilgers Menepi

Perjalanan Hilgers untuk kembali ke lapangan tidak berlangsung mudah. Bek kelahiran Amersfoort, Belanda, tersebut harus menjalani masa pemulihan panjang akibat cedera yang dialaminya pada akhir musim 2024/2025.

Cedera tersebut membuatnya absen sepanjang musim 2025/2026. Akibatnya, Hilgers tidak dapat memperkuat klub maupun Timnas Indonesia dalam berbagai agenda pertandingan.

Terakhir kali Hilgers tampil bersama Timnas Indonesia adalah ketika menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-6.

Sejak saat itu, Hilgers lebih banyak menjalani proses pemulihan dan berusaha mengembalikan kondisi fisiknya agar bisa kembali bermain di level kompetitif.

Kembali Mendapat Kesempatan Bersama John Herdman

Kesempatan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia datang setelah pelatih John Herdman memasukkan nama Hilgers dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada 9–17 November 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi perkembangan penting bagi sang pemain setelah sebelumnya sempat datang ke Indonesia pada Juni 2026 untuk mengikuti latihan dan melanjutkan proses pemulihan. Namun, saat itu ia belum masuk dalam skuad yang tampil menghadapi Oman dan Mozambik.

Pada November ini, Hilgers akhirnya mendapatkan kesempatan kembali bermain dalam pertandingan uji coba melawan Bali United.

Kembalinya bek tengah tersebut juga menjadi salah satu perhatian dalam agenda pemusatan latihan yang dipimpin Herdman. Kesempatan berlatih dan bermain bersama skuad Garuda dapat membantu Hilgers membangun kembali kebugaran serta kekompakan dengan rekan-rekan setimnya.

Sempat Kembali Merumput Bersama SC Heerenveen

Sebelum kembali membela Timnas Indonesia, Hilgers lebih dahulu mendapatkan kesempatan bermain bersama klub barunya, SC Heerenveen, di kompetisi Eredivisie Belanda.

Ia menjalani penampilan pertamanya setelah cedera ketika menghadapi Feyenoord pada 8 November 2026. Dalam pertandingan tersebut, Hilgers masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85.

Penampilan itu menjadi langkah awal untuk kembali mendapatkan menit bermain setelah melewati periode panjang tanpa pertandingan kompetitif.

Hilgers sebelumnya memperkuat FC Twente sebelum bergabung dengan SC Heerenveen pada musim 2026/2027. Perpindahan klub tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya setelah menjalani pemulihan cedera.

Comeback yang Bermakna bagi Hilgers dan Timnas Indonesia

Bagi Hilgers, kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia bukan sekadar kesempatan bermain sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki ikatan emosional yang kuat dengan dirinya, sebagaimana tercermin dalam pesan mengenai akar, darah, dan hatinya.

Kembalinya pemain berusia 25 tahun itu juga membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk kembali memanfaatkan pengalamannya di sektor pertahanan.

Meski demikian, setelah melewati cedera panjang, proses mengembalikan kebugaran dan konsistensi permainan tetap menjadi hal penting. Kesempatan bermain secara bertahap di level klub maupun tim nasional dapat membantu Hilgers mencapai kondisi terbaiknya.

Perjalanan panjang selama lebih dari 500 hari tanpa bermain akhirnya menjadi bagian dari kisah comeback Hilgers bersama skuad Garuda. Rasa syukur yang ia sampaikan menunjukkan betapa berartinya kesempatan kembali berjuang untuk lambang Garuda di dada.

Berakhirnya Fasilitas GSP Berpotensi Berdampak pada Ekspor Indonesia, Pemerintah Siapkan Antisipasi

 

Berakhirnya Fasilitas GSP Berpotensi Berdampak pada Ekspor Indonesia, Pemerintah Siapkan Antisipasi


JAKARTA – Berakhirnya fasilitas perdagangan Generalised Scheme of Preferences (GSP) dari Uni Eropa pada 1 Januari 2027 berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Pemerintah kini mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk menjaga akses pasar produk nasional ke kawasan Eropa.

Risiko tersebut menjadi perhatian karena selama ini sejumlah produk ekspor Indonesia memperoleh keringanan bea masuk melalui fasilitas GSP. Apabila fasilitas tersebut berakhir sebelum IEU-CEPA mulai berlaku, produk Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, nilai ekspor Indonesia yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 5,6 miliar dolar AS. Nilai tersebut setara dengan sekitar 44 persen dari total ekspor Indonesia yang selama ini menikmati fasilitas GSP.

Pernyataan itu disampaikan Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia mengingatkan bahwa keterlambatan mengantisipasi perubahan kebijakan tarif dapat membuat produk nasional menghadapi persaingan lebih berat di pasar Eropa.

Sejumlah Komoditas Ekspor Berpotensi Terdampak

Produk Indonesia yang selama ini memanfaatkan fasilitas GSP mencakup berbagai komoditas unggulan. Di antaranya kelapa sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, garmen, hingga alas kaki.

Berakhirnya fasilitas tersebut berpotensi meningkatkan biaya masuk produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Kondisi ini dapat memengaruhi harga jual dan daya saing produk nasional dibandingkan barang dari negara lain yang memiliki akses tarif lebih menguntungkan.

Eksportir juga berpotensi menghadapi pilihan yang tidak mudah. Mereka dapat menanggung tambahan biaya bea masuk dengan konsekuensi berkurangnya margin keuntungan, atau meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli melalui penyesuaian harga.

Apabila harga produk meningkat, importir di Eropa berpeluang mengevaluasi kembali volume pembelian dan mencari pemasok alternatif dari negara lain. Situasi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan hubungan dagang serta pangsa pasar produk Indonesia.

Karena itu, pemerintah menilai kepastian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelangsungan ekspor nasional.

Pemerintah Percepat Penandatanganan IEU-CEPA

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mempercepat proses penyelesaian IEU-CEPA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Brussels, Belgia, pada 19–25 November 2026.

Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah penandatanganan naskah perjanjian IEU-CEPA yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Pemerintah menargetkan perjanjian tersebut dapat berlaku efektif pada kuartal I 2027 setelah seluruh prosedur hukum dan ratifikasi di masing-masing pihak diselesaikan.

Namun, penandatanganan perjanjian tidak secara otomatis membuat seluruh ketentuan perdagangan langsung berlaku. Proses ratifikasi tetap menjadi tahapan penting sebelum IEU-CEPA dapat diimplementasikan secara penuh.

Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan adanya jeda waktu antara berakhirnya fasilitas GSP dan mulai berlakunya perjanjian dagang baru.

Indonesia Jajaki Mekanisme Transisi dengan Uni Eropa

Selain mempercepat penyelesaian IEU-CEPA, pemerintah juga melakukan pembahasan dengan pihak Uni Eropa untuk menjajaki mekanisme transisi perdagangan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah berunding dengan Komisi Eropa mengenai kemungkinan pengaturan selama masa peralihan tersebut.

Langkah ini diperlukan agar eksportir Indonesia tidak langsung menghadapi perubahan tarif secara mendadak ketika fasilitas GSP berakhir.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci bentuk mekanisme transisi yang sedang dibahas. Kepastian mengenai pengaturan tersebut masih bergantung pada hasil komunikasi dan kesepakatan dengan pihak Uni Eropa.

Pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk mulai menghitung potensi perubahan biaya ekspor, meninjau kontrak perdagangan, serta mempersiapkan strategi menghadapi kemungkinan penerapan tarif MFN.

IEU-CEPA Berpotensi Membuka Akses Tarif Lebih Luas

IEU-CEPA diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan pemerintah, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung memperoleh tarif bea masuk nol persen setelah perjanjian berlaku penuh.

Sementara itu, sekitar 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam periode tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif. Adapun sekitar 1,2 persen pos tarif tetap mengikuti ketentuan tarif umum karena masuk dalam kategori produk sensitif.

Selain pengurangan tarif, kerja sama tersebut juga diharapkan memberikan kepastian perdagangan, memperbaiki akses pasar, dan membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Bagi sektor industri nasional, kepastian aturan perdagangan menjadi penting untuk mendukung perencanaan produksi, investasi, serta perluasan pasar ekspor.

Pelaku Usaha Diminta Mempersiapkan Strategi

Menjelang berakhirnya GSP, eksportir Indonesia perlu memperhatikan perubahan ketentuan perdagangan yang berpotensi memengaruhi kegiatan bisnis mereka.

Persiapan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi produk yang selama ini memanfaatkan fasilitas GSP, menghitung kemungkinan perubahan tarif, serta mengevaluasi biaya logistik dan harga jual.

Pelaku usaha juga perlu menjalin komunikasi dengan importir di Eropa untuk memastikan kelanjutan kontrak dan mengantisipasi perubahan biaya setelah fasilitas preferensial berakhir.

Pemerintah, di sisi lain, perlu memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif agar proses peralihan menuju IEU-CEPA tidak menghambat kegiatan ekspor.

Berakhirnya fasilitas GSP menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Indonesia untuk memperkuat strategi perdagangan internasional. Kepastian implementasi IEU-CEPA dan kesiapan pelaku usaha akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing produk nasional di pasar Eropa pada 2027.

Penataan Kawasan Blok M Berlanjut, Parkir Liar dan Juru Parkir Ilegal Mulai Ditertibkan

 

Penataan Kawasan Blok M Berlanjut, Parkir Liar dan Juru Parkir Ilegal Mulai Ditertibkan



JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan penataan kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan serta juru parkir (jukir) ilegal yang beroperasi tanpa surat tugas resmi.

Operasi gabungan yang digelar pada Rabu (18/11/2026) melibatkan sekitar 150 personel dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Satpol PP, TNI-Polri, unsur kecamatan, dan Dinas Sosial. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Dinas Perhubungan Jakarta+1

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat melalui media sosial serta arahan pimpinan daerah. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan sebelum melakukan tindakan terhadap kendaraan yang melanggar.

Ratusan Personel Sisir Sejumlah Ruas Jalan

Penertiban dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang selama ini menjadi perhatian karena aktivitas parkir di bahu jalan dan trotoar.

Beberapa ruas yang menjadi sasaran operasi antara lain Jalan Melawai Raya, Jalan Iskandarsyah, Jalan Aditiawarman, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sunan Kalijaga. Penyisiran juga menyasar kawasan sekitar Terminal Blok M dan titik-titik aktivitas masyarakat lainnya.

Petugas menemukan kendaraan roda dua maupun roda empat yang menggunakan area terlarang sebagai tempat parkir. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan di jalan.

Dalam hasil penertiban yang dilaporkan Sudinhub Jakarta Selatan, sebanyak 23 sepeda motor diangkut, 22 sepeda motor dikenai Operasi Cabut Pentil (OCP), dan satu mobil diderek. Selain itu, dua juru parkir liar turut ditertibkan.

Dinas Perhubungan Jakarta+1

Kendaraan yang diangkut dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono. Pemilik kendaraan diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Dua Juru Parkir Ilegal Ditindak

Selain kendaraan yang parkir sembarangan, petugas juga menindak dua orang juru parkir yang beroperasi tanpa surat tugas resmi.

Keduanya ditemukan di sekitar Jalan Melawai dan Jalan Sunan Kalijaga, dekat kawasan Taman Literasi Blok M. Menurut Bernad, penindakan dilakukan karena mereka tidak memiliki dokumen penugasan dan tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dishub menjelaskan bahwa juru parkir resmi harus dilengkapi atribut petugas, termasuk rompi dan surat tugas yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat.

Penertiban terhadap jukir ilegal tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial. Petugas juga meminta yang bersangkutan membuat pernyataan agar tidak mengulangi aktivitas parkir tanpa kewenangan.

Apabila ditemukan unsur pemaksaan dalam praktik pungutan parkir, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan instansi berwenang sesuai ketentuan hukum.

ANTARA News+1

Dugaan Keterlibatan Oknum Dishub Akan Ditelusuri

Penertiban di Blok M juga menjadi perhatian setelah muncul pengakuan seorang juru parkir bernama Porlan yang mengklaim pernah memperoleh izin mengelola parkir dari oknum petugas Dishub pada periode sebelumnya.

Pengakuan tersebut belum membuktikan adanya keterlibatan petugas tertentu. Porlan tidak menyebutkan identitas pihak yang dimaksud. Karena itu, Sudinhub Jakarta Selatan menyatakan akan menelusuri klaim tersebut dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola Perparkiran untuk memastikan kebenarannya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa petugas Dishub yang terbukti menerima setoran dari aktivitas parkir liar harus ditindak. Ia meminta agar petugas yang terbukti terlibat dipindahtugaskan dan tidak lagi bertugas di lokasi tersebut.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa penataan kawasan tidak hanya menyasar pelanggaran oleh pengguna jalan dan juru parkir, tetapi juga perlu memastikan pengawasan internal berjalan dengan baik.

ANTARA News+1

Penertiban Akan Dilakukan Secara Berkala

Pemerintah daerah berencana melanjutkan operasi penertiban secara berkala, terutama pada waktu-waktu ramai dan akhir pekan ketika jumlah pengunjung Blok M meningkat.

Dishub juga mengimbau masyarakat agar menggunakan tempat parkir resmi yang tersedia dan tidak memarkirkan kendaraan di atas trotoar maupun bahu jalan. Masyarakat yang menemukan praktik parkir liar dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi Dishub DKI Jakarta atau CRM pada aplikasi JAKI.

Dinas Perhubungan Jakarta+1

Penataan kawasan Blok M diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Trotoar yang kembali berfungsi sebagaimana mestinya akan memberikan ruang lebih layak bagi pejalan kaki, sementara jalan yang bebas dari parkir liar dapat membantu kelancaran mobilitas masyarakat.

Keberlanjutan penertiban dan konsistensi pengawasan menjadi faktor penting agar kondisi tertib tidak hanya tercipta saat operasi berlangsung, tetapi juga terjaga dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian, penataan Blok M tidak cukup hanya mengandalkan penindakan sesaat. Diperlukan pengawasan rutin, kepatuhan pengguna jalan, serta pengelolaan parkir resmi yang transparan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi warga maupun pengunjung. 

PLN Perkuat Jaringan Transmisi Banyuwangi dan Madura demi Menjaga Pasokan Energi

 

PLN Perkuat Jaringan Transmisi Banyuwangi dan Madura demi Menjaga Pasokan Energi


BANYUWANGI – PT PLN (Persero) menyiapkan penguatan infrastruktur jaringan transmisi listrik di Banyuwangi dan Pulau Madura, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan energi sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik seiring pertumbuhan industri, pertanian, pariwisata, dan aktivitas masyarakat.

Pengembangan jaringan transmisi tersebut menjadi bagian dari strategi PLN dalam memperkuat sistem kelistrikan Jawa Timur. Infrastruktur yang memadai dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak terkendala keterbatasan kapasitas penyaluran listrik.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), Hendro Prasetyawan, menyampaikan bahwa salah satu proyek prioritas yang disiapkan adalah pembangunan jalur transmisi Paiton–Kalibaru di Banyuwangi.

Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat sistem kelistrikan di wilayah timur Jawa Timur. Berdasarkan perkembangan yang disampaikan PLN pada Rabu (18/11/2026), sekitar 90 persen tahapan proyek telah berjalan atau terpenuhi. Sementara itu, pengadaan konstruksi masih ditangani pemerintah pusat.

Sejumlah paket pekerjaan juga telah memasuki tahap kontrak dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

Pembangunan Transmisi Banyuwangi dan Madura

Selain Banyuwangi, PLN menyiapkan pembangunan jaringan transmisi di Madura. Saat ini, proyek tersebut masih menjalani proses pengadaan lahan, sedangkan pengadaan kontrak konstruksi dilakukan melalui pemerintah pusat.

Skala pembangunan kedua proyek tergolong besar. Jalur transmisi di Banyuwangi diperkirakan membutuhkan lebih dari 500 menara atau tower transmisi, sedangkan jalur di Madura membutuhkan sekitar 400 menara.

PLN menargetkan proses pembebasan lahan untuk kedua proyek dapat mencapai sekitar 25 persen pada semester pertama 2027. Target tersebut diharapkan mempercepat tahapan pembangunan sehingga penguatan jaringan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Menurut Hendro, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek. Sejumlah warga bahkan telah menunjukkan kesediaan menyediakan tanah untuk pembangunan tapak menara transmisi.

Penguatan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan penyaluran tenaga listrik, khususnya di wilayah yang membutuhkan kapasitas jaringan lebih besar.

Kebutuhan Listrik Banyuwangi Terus Bertumbuh

Pengembangan transmisi juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan listrik di Banyuwangi. Pertumbuhan sektor industri, pertanian produktif, serta pariwisata membuat PLN perlu mempersiapkan kapasitas jaringan sejak dini.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Genteng. Daerah tersebut memiliki potensi peningkatan konsumsi listrik dari kegiatan pertanian, termasuk budi daya buah naga yang memanfaatkan penerangan lampu dalam jumlah besar.

Selain itu, rencana pengembangan industri pertambangan emas oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) turut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam proyeksi kebutuhan energi.

Manajer Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Jember, Wisnu Praditama, menjelaskan bahwa penambahan satu transformator di kawasan Genteng diperkirakan dapat mendorong kenaikan kebutuhan listrik sekitar 5–10 persen. Apabila pengembangan industri pertambangan emas berlangsung lebih besar, kenaikannya berpotensi mencapai sekitar 25 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kesiapan gardu induk dan jaringan transmisi untuk mengantisipasi pertumbuhan beban listrik.

PLN Siapkan Penguatan Gardu Induk dan Sistem Jawa-Bali

Selain pembangunan jalur transmisi, PLN juga menyiapkan pengembangan gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) 500 kilovolt (kV) di Kalipuro, Banyuwangi.

Infrastruktur tersebut dirancang menjadi bagian dari penguatan tulang punggung atau backbone transmisi 500 kV yang mendukung interkoneksi sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Kebutuhan penguatan ini berkaitan dengan meningkatnya konsumsi listrik di Bali. Beban puncak listrik di Pulau Dewata yang pada 2024 berada di kisaran 1.100 megawatt (MW) kini telah mencapai sekitar 1.200 MW.

Selama ini, pasokan listrik Bali antara lain didukung pembangkit listrik Paiton di Jawa Timur yang menyumbang sekitar 30 persen kebutuhan listrik pulau tersebut. Penyaluran listrik dari Jawa menuju Bali dilakukan melalui empat sirkit saluran kabel laut tegangan tinggi dengan kemampuan transfer total sekitar 270 MW.

Karena itu, pengembangan GITET Kalipuro diharapkan dapat memperkuat kemampuan penyaluran listrik sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat dan sektor pariwisata.

PLN juga menyiapkan peningkatan kapasitas sejumlah gardu induk di Banyuwangi. Di Gardu Induk Banyuwangi, salah satu transformator berkapasitas 30 MVA yang tingkat pembebanannya telah mencapai sekitar 80 persen disiapkan untuk diganti dengan transformator berkapasitas 60 MVA.

Sementara itu, di Gardu Induk Genteng direncanakan penambahan satu transformator 60 MVA. Penguatan serupa juga disiapkan di Kalipuro melalui penambahan transformator berkapasitas 60 MVA.

Pemeliharaan Jaringan Madura untuk Mencegah Gangguan

Di wilayah Madura, keandalan pasokan listrik juga membutuhkan perhatian melalui pemeliharaan jaringan yang sudah beroperasi.

PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) sebelumnya melakukan pemeliharaan jaringan transmisi Ujung–Kedinding dan Gardu Induk 150 kV Kenjeran.

Pekerjaan tersebut meliputi pembersihan isolator pada enam menara transmisi serta penggantian sejumlah isolator penyangga di gardu induk. Pemeliharaan dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan akibat debu, kotoran, korosi, maupun kondisi peralatan.

Jaringan Ujung–Kedinding dan Gardu Induk Kenjeran memiliki peran dalam mendukung penyaluran listrik dari wilayah Surabaya hingga Pulau Madura. Oleh sebab itu, perawatan berkala menjadi salah satu langkah pencegahan agar sistem tetap berfungsi optimal.

Pengembangan Energi Bersih Ikut Diperhatikan

Di samping memperkuat transmisi, PLN juga mencermati pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Jawa Timur. Sejumlah potensi pengembangan pembangkit energi bersih berada di Banyuwangi dan Madura.

Salah satu proyek yang telah beroperasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen dengan kapasitas awal sekitar 35 MW. Selain itu, terdapat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Banyuwangi berkapasitas sekitar 100 MW.

Pengembangan pembangkit energi terbarukan perlu didukung kesiapan jaringan transmisi agar listrik yang dihasilkan dapat disalurkan secara optimal kepada konsumen.

Melalui pembangunan jalur transmisi, penguatan gardu induk, pemeliharaan jaringan, serta pengembangan energi bersih, PLN berupaya meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan Jawa Timur.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industri, pertanian, pariwisata, dan kegiatan ekonomi di Banyuwangi serta Madura.

KRL Jabodetabek Layani 303 Juta Penumpang Selama Januari hingga Oktober 2026

 

KRL Jabodetabek Layani 303 Juta Penumpang Selama Januari hingga Oktober 2026


JAKARTA – Layanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek mencatat jumlah pengguna mencapai 303.792.024 orang selama periode Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Data KAI Commuter menunjukkan jumlah pengguna KRL pada sepuluh bulan pertama 2026 meningkat sekitar 5,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 287,29 juta orang.

Tingginya angka tersebut semakin menegaskan peran KRL sebagai salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan harian, khususnya pekerja dan pelajar dari wilayah penyangga menuju Jakarta maupun sebaliknya.

Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter, Heri Siswanto, menyampaikan bahwa rata-rata pengguna KRL pada hari kerja mencapai sekitar 1.095.642 orang. Sementara itu, pada akhir pekan jumlah pengguna rata-rata tercatat sebanyak 814.072 orang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2026).

Lintas Bogor Menjadi Jalur dengan Pengguna Terbanyak

Berdasarkan data KAI Commuter selama tiga tahun terakhir, lintas Bogor menjadi jalur dengan jumlah pengguna tertinggi dibandingkan lintas lainnya.

Pada periode Januari hingga Oktober 2026, lintas Bogor mencatat sekitar 133,78 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat 4,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Setelah lintas Bogor, jumlah pengguna terbanyak berikutnya berasal dari lintas Cikarang dengan 74,88 juta orang atau meningkat 6,1 persen. Kemudian lintas Rangkasbitung mencatat 68,09 juta pengguna, naik 6,7 persen, sedangkan lintas Tangerang mencapai sekitar 24 juta pengguna atau tumbuh 7,1 persen.

Tingginya volume perjalanan di sejumlah lintas tersebut menjadi perhatian perusahaan dalam mengatur kapasitas angkut dan pola operasional kereta. Penyesuaian diperlukan agar layanan tetap mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk.

Stasiun Transit Jadi Titik dengan Aktivitas Tinggi

Selain lintas dengan volume perjalanan besar, aktivitas perpindahan penumpang juga terkonsentrasi di sejumlah stasiun transit.

Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas transit tertinggi, yakni mencapai 51.395.148 pengguna. Berikutnya, Stasiun Tanah Abang mencatat 44.584.911 pengguna, Stasiun Duri sebanyak 26.460.460 pengguna, dan Stasiun Kampung Bandan sekitar 5.926.031 pengguna.

Kepadatan aktivitas di stasiun transit tersebut berkaitan dengan kebutuhan penumpang untuk berpindah kereta menuju jalur dan tujuan perjalanan yang berbeda.

Sementara itu, periode paling sibuk untuk layanan KRL umumnya terjadi pada pagi hari pukul 05.00 hingga 08.30 WIB dan sore hari pukul 15.00 hingga 19.00 WIB. Pada rentang waktu tersebut, perjalanan masyarakat menuju tempat kerja maupun kembali ke rumah mengalami peningkatan.

KAI Commuter Optimalkan 89 Rangkaian Kereta

Untuk melayani tingginya jumlah pengguna, KAI Commuter mengoptimalkan pengoperasian 89 rangkaian kereta yang melayani sekitar 1.065 perjalanan Commuter Line Jabodetabek setiap hari kerja.

Pengaturan rangkaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat okupansi pada masing-masing lintas. Perusahaan menerapkan beberapa konfigurasi jumlah kereta dalam satu rangkaian, yaitu SF8 atau delapan kereta, SF10 atau sepuluh kereta, serta SF12 atau dua belas kereta.

Dari total rangkaian yang dioperasikan, sebanyak 22 trainset menggunakan formasi delapan kereta, 34 trainset menggunakan formasi sepuluh kereta, dan 33 trainset menggunakan formasi dua belas kereta.

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kapasitas angkut sekaligus mengoptimalkan jarak waktu kedatangan antarkereta atau headway. Penyesuaian pola peredaran rangkaian juga dilakukan mengikuti kebutuhan operasional di lapangan.

Penambahan Rangkaian Disiapkan untuk Meningkatkan Kapasitas

Seiring meningkatnya jumlah pengguna, KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mendorong percepatan pengadaan sarana baru.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian trainset kedelapan Commuter Line produksi PT Industri Kereta Api (INKA) pada awal Desember 2026. Selanjutnya, trainset kesembilan direncanakan mulai beroperasi pada awal Januari 2027.

Untuk pengadaan periode pertama, trainset kesepuluh hingga keenam belas dijadwalkan beroperasi secara bertahap mulai April hingga Juli 2027.

Selain itu, KAI juga merencanakan kontrak pengadaan 23 trainset baru pada Desember 2026, dengan target pengiriman mulai awal 2028. Penambahan sarana tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan dalam menghadapi pertumbuhan pengguna KRL.

Keselamatan dan Kenyamanan Tetap Menjadi Prioritas

Pertumbuhan jumlah penumpang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara transportasi publik. Selain menambah kapasitas angkut, kesiapan rangkaian, perawatan sarana, keselamatan perjalanan, serta fasilitas di stasiun juga perlu terus diperhatikan.

KAI Commuter menyatakan pengaturan operasional dan perawatan seluruh sarana terus dioptimalkan agar perjalanan Commuter Line dapat berlangsung dengan aman dan andal.

Dengan jumlah pengguna yang telah menembus 303 juta orang selama Januari hingga Oktober 2026, KRL Jabodetabek semakin memperlihatkan perannya dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan.

Ke depan, penambahan rangkaian dan peningkatan kualitas layanan menjadi langkah penting agar pertumbuhan pengguna dapat diimbangi dengan kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan yang memadai.

Bareskrim Sita Aset Rp150 Miliar dalam Pengungkapan Sindikat Narkoba Muzamil

 

Bareskrim Sita Aset Rp150 Miliar dalam Pengungkapan Sindikat Narkoba Muzamil


JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil membongkar sindikat peredaran narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia yang dikendalikan seorang bandar bernama Muzamil alias M alias S. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan nilai mencapai Rp150 miliar.

Jaringan tersebut diketahui memiliki aktivitas peredaran narkoba di sejumlah wilayah, mulai dari Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menyampaikan bahwa penyitaan aset dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya menyasar peredaran narkotika, tetapi juga keuntungan finansial yang diduga diperoleh dari kejahatan tersebut.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Kristian mengungkapkan total aset yang berhasil disita dari jaringan Muzamil mencapai Rp150 miliar.

Penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengungkap aliran dana sekaligus mencegah para pelaku menikmati keuntungan dari bisnis narkoba.

Sindikat Narkoba Terhubung dengan Jaringan Malaysia

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan Muzamil diduga memiliki hubungan dengan pemasok narkotika dari Malaysia. Kristian menjelaskan bahwa tersangka utama memperoleh sabu dari seseorang berinisial G, yang disebut merupakan warga negara India dan berada di Malaysia.

Jaringan tersebut kemudian menjalankan aktivitas peredaran narkotika di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Keterkaitan lintas negara membuat pengungkapan kasus ini membutuhkan pemetaan jaringan serta koordinasi berbagai instansi penegak hukum.

Penyidik melakukan pengolahan informasi dan data intelijen dari pengungkapan kasus sebelumnya untuk mengidentifikasi jalur distribusi, para koordinator, serta pihak yang diduga mengendalikan aktivitas perdagangan narkotika.

Dari hasil pemetaan tersebut, aparat mengidentifikasi jaringan yang memiliki pembagian tugas, mulai dari pengendali, koordinator keuangan, pengelola gudang, hingga pihak yang diduga bertugas menyamarkan uang hasil kejahatan.

Empat Tersangka Ditangkap dalam Operasi Gabungan

Dalam pengungkapan sindikat tersebut, aparat berhasil menangkap empat tersangka yang diduga memiliki peran berbeda.

Tersangka pertama adalah Muzamil alias M alias S, yang disebut sebagai bandar utama dan sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka kedua berinisial MS, yang diduga bertugas menampung sekaligus menyamarkan uang hasil peredaran narkoba melalui perusahaan yang bergerak di bidang jual beli besi.

Sementara itu, tersangka FA alias F diduga berperan sebagai koordinator keuangan. Adapun J alias E disebut menjalankan tugas sebagai koordinator gudang.

Pembagian peran tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena menunjukkan bahwa jaringan narkoba tidak hanya melibatkan pelaku yang mengedarkan barang terlarang, tetapi juga pihak yang mengelola keuangan dan menyamarkan hasil kejahatan.

Operasi penangkapan dilakukan secara bertahap pada awal November 2026.

Pada 6 November 2026, tim gabungan terlebih dahulu menangkap FA alias F dan J alias E. Selanjutnya, pada 9 November 2026, aparat mengamankan MS yang diduga berperan dalam penyamaran uang hasil perdagangan narkotika.

Puncak operasi terjadi pada 11 November 2026 ketika Muzamil alias M alias S berhasil ditangkap di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Perputaran Uang CV AJ Capai Rp2,9 Triliun

Salah satu temuan penting dalam penyidikan adalah dugaan penggunaan perusahaan jual beli besi sebagai sarana menyamarkan aliran dana hasil perdagangan narkotika.

Perusahaan tersebut dikenal dengan nama CV AJ dan berkantor di wilayah Balaraja, Banten. Menurut keterangan Bareskrim, perusahaan itu diduga dijadikan kedok bisnis untuk mencampurkan uang yang berasal dari aktivitas narkoba dengan transaksi usaha yang sah.

Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ sepanjang periode 2018 hingga 2024 mencapai Rp2,9 triliun.

Kristian menjelaskan bahwa dana dalam rekening tersebut tercampur antara uang yang diduga berasal dari bisnis narkotika jaringan Muzamil dengan transaksi usaha jual beli besi.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Aparat berupaya menelusuri asal-usul dana, pihak yang terlibat, serta aset yang diduga diperoleh dari keuntungan perdagangan narkoba.

Penyidikan TPPU juga bertujuan mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Sita Rp150 Miliar dan Ribuan Butir Ekstasi

Selain menangkap empat tersangka, tim gabungan turut mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi 5.244 butir pil ekstasi, senjata api, serta sejumlah aset dan barang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Total nilai aset yang disita dari jaringan tersebut mencapai Rp150 miliar.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti untuk memastikan keterkaitannya dengan aktivitas perdagangan narkotika maupun aliran dana yang sedang ditelusuri.

Penerapan pasal TPPU menjadi langkah penting karena pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan dengan menangkap bandar dan pengedar. Aparat juga perlu memutus sumber pendanaan serta mengambil keuntungan ekonomi yang diduga diperoleh dari kejahatan tersebut melalui mekanisme hukum.

Lima Titik Bandar di Madura Ikut Dipetakan

Dalam pengembangan kasus, Bareskrim juga mengidentifikasi lima titik bandar yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkotika di wilayah Madura.

Sebagai langkah antisipasi, personel kepolisian telah ditempatkan di Bangkalan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur pasokan narkoba.

Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah peredaran narkotika meluas ke Madura, Surabaya, serta wilayah Kalimantan.

Keterlibatan Polda Jawa Timur, BNN, dan PPATK dalam operasi ini menunjukkan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam membongkar jaringan kejahatan yang memiliki struktur dan jalur keuangan kompleks.

Penyidik tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga menelusuri jaringan pendukung yang diduga berperan dalam penyimpanan, distribusi, dan penyamaran keuntungan.

Tersangka Terancam Hukuman Berat

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait narkotika dan tindak pidana pencucian uang.

Pasal yang diterapkan antara lain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang sebagaimana disesuaikan melalui peraturan perundang-undangan terbaru.

Untuk tindak pidana narkotika tertentu, para tersangka terancam hukuman berat, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, penerapan pasal TPPU ditujukan untuk menelusuri dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan hasil kejahatan melalui proses hukum.

Pengungkapan sindikat Muzamil menjadi bagian dari upaya aparat dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara. Dengan menyasar bandar, jaringan distribusi, serta aliran keuangan, penegakan hukum diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.