DPR Dianggap Penyebab Rusuhnya Demo yang Menelan Korban
Demo Ricuh di Jakarta Dinilai Akibat DPR Abaikan Suara Rakyat, Korban Jiwa Terjadi
Jakarta – Gelombang unjuk rasa yang meluas di sekitar Gedung DPR/MPR dalam beberapa hari terakhir memunculkan korban jiwa. Peristiwa ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan dan sikap DPR yang mengabaikan aspirasi rakyat. Salah satu korban adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob di Jalan Penjernihan, Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.
Menurut Pengamat Politik Fernando Emas, unjuk rasa yang memanas dan berpotensi berlanjut terjadi karena anggota DPR dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
“Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami rakyat,” ujar Fernando kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).
Fernando menekankan bahwa DPR seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa, yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan.
“Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat,” tambahnya.
Ia memperingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa kemungkinan akan semakin besar.
“Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR. Apalagi hari ini gedung DPR seolah para anggota DPR tidak menganggap aksi yang dilakukan buruh dan mahasiswa, seolah menunjukkan bahwa mereka adalah pengecut,” pungkas Fernando.
Peristiwa ini menegaskan ketegangan antara rakyat dan wakil mereka di parlemen semakin memuncak. Mahasiswa dan buruh menuntut DPR mendengar aspirasi mereka secara serius dan menindaklanjuti tuntutan terkait tunjangan anggota dewan.