Prabowo Menilai 17+8 Tuntutan Rakyat, Tak Semua Bisa Langsung Dipenuhi
Presiden Prabowo Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Bisa Dirundingkan
Jakarta, 7 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang belakangan ramai disuarakan masyarakat dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah.
Dalam keterangannya di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini, Prabowo menyebut sebagian dari tuntutan tersebut wajar dan bisa dibicarakan secara terbuka dengan pemerintah.
“Ya saya kira kita pelajari. Sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo.
Respons Soal Kasus Affan Kurniawan
Salah satu poin yang paling banyak disuarakan publik adalah pembentukan Tim Investigasi Independen terkait kasus kematian Affan Kurniawan, seorang aktivis muda yang tewas dalam peristiwa ricuh demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Prabowo menilai tuntutan itu rasional dan terbuka untuk dipertimbangkan.
“Saya kira kalau tim investigasi independen itu masuk akal. Itu bisa dibicarakan, nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog dengan masyarakat sipil, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut keadilan dan hak asasi manusia.
Tuntutan Lain yang Mengemuka
Seperti diketahui, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat berisi sejumlah poin, antara lain:
-
Desakan pengungkapan kasus kekerasan aparat dalam aksi unjuk rasa.
-
Penolakan kebijakan ekonomi tertentu yang dianggap memberatkan rakyat.
-
Tuntutan perbaikan tata kelola energi dan pangan.
-
Seruan penguatan demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat.
Sejumlah tuntutan juga menyinggung isu reformasi hukum, pemberantasan korupsi, hingga transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah Buka Dialog
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak alergi terhadap kritik. Ia menyatakan siap membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“Saya kira kita bangsa yang besar, kalau ada perbedaan pendapat kita duduk bersama. Kita bisa cari jalan yang terbaik untuk rakyat,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, meski tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi, namun aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan negara.
Aksi Demonstrasi Berlanjut
Gelombang aksi yang membawa 17+8 Tuntutan Rakyat masih terus berlangsung di berbagai daerah. Di Jakarta, polisi menyebut ada 43 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan, termasuk dalam klaster penjarahan dan perusakan fasilitas umum.
Hingga kini, aliansi masyarakat sipil yang menginisiasi tuntutan tersebut menyatakan akan terus menekan pemerintah agar segera merespons secara konkret, bukan hanya pernyataan normatif.
Dengan respons terbaru dari Presiden Prabowo, publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah, terutama terkait kemungkinan pembentukan Tim Investigasi Independen dalam kasus Affan Kurniawan, yang menjadi simbol perlawanan dan pencarian keadilan dalam gerakan ini.