Istana Beri Penjelasan Mengenai Surpres Pergantian Kapolri
Pemerintah Bantah Ada Surpres Pergantian Kapolri Dikirim ke DPR
Pemerintah menepis kabar yang beredar terkait adanya Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang disebut-sebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, tidak ada dokumen resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang dikirim ke DPR terkait pergantian Kapolri.
“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar. Jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu malam (13/9/2025).
Prasetyo menambahkan, klarifikasi ini sejalan dengan pernyataan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya juga memastikan pihaknya belum menerima surat presiden terkait hal tersebut.
“Sebagaimana sudah disampaikan pimpinan DPR, memang belum ada atau tidak ada Surpres itu,” jelas Prasetyo.
Dasco pada kesempatan sebelumnya mengatakan, “Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri.”
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, turut menekankan bahwa belum ada informasi resmi mengenai Surpres dimaksud. “Kami sendiri belum mendapat kabar terkait adanya Surpres pergantian Kapolri ke DPR,” kata Nasir.
Ia menambahkan, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah jelas diatur dalam undang-undang. “Itu hak prerogatif Presiden, namun tetap membutuhkan persetujuan DPR,” ujarnya.
Dengan demikian, isu perihal Surpres pergantian Kapolri dipastikan tidak benar hingga ada keterangan resmi dari Presiden maupun DPR.