PDIP Ingatkan Konsekuensi Bagi Kader yang Langgar Etika
DPP PDIP Gelar Sinyal Tegas: Kader Pejabat Publik Diminta Jaga Etika atau Hadapi Pemecatan
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memberikan peringatan keras kepada seluruh kadernya di Indonesia, dengan penekanan khusus pada kader yang menduduki jabatan publik, untuk senantiasa menjaga etika dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai hati masyarakat. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Dr. Komarudin Watubun, menyusul tindakan tegas partai terhadap salah satu anggotanya baru-baru ini.
Latar belakang dari peringatan ini adalah keputusan PDIP untuk memecat Wahyudin Moridu dari posisinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pemecatan tersebut akibat pernyataan kontroversial Wahyudin yang viral dalam sebuah video, dimana dia menyatakan ingin "merampok uang negara". Pernyataan itu dinilai partai sangat tidak pantas, merusak citra partai, dan telah menyakiti hati konstituen.
"Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing," tegas Komarudin Watubun, yang akrab disapa Komar, pada Sabtu (20/9/2025).
Komar menegaskan bahwa partai tidak akan segan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan, kepada kader yang melanggar kode etik dan melakukan perbuatan yang mempermalukan organisasi. Dia mengimbau semua kader, terutama yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif, untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab moralnya.
"Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan kepada saudara Wahyudin," katanya menegaskan.
Sanksi Tegas sebagai Bentuk Komitmen Moral
Pernyataan resmi dari Bidang Kehormatan PDIP ini merupakan sinyal kuat bahwa partai berusaha menjaga marwah dan elektabilitasnya di mata publik. Tindakan pemecatan terhadap Wahyudin Moridu dan peringatan yang menyusul setelahnya menunjukkan bahwa partai ingin dijauhi dari citra negatif seperti politisi yang korup, tidak sensitif, atau arogan.
"Partai belajar dari kasus ini. Dalam politik, reputasi adalah segalanya. Sebuah pernyataan yang sembrono dari satu orang dapat merusak kerja keras ribuan kader di lapangan. Peringatan ini bersifat pre-emptif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan," ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.
Diharapkan, imbauan keras ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh kader PDIP, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, serta selalu mengedepankan kepentingan dan perasaan rakyat yang telah mempercayakan suaranya.