BNI Mulai Distribusi KKS Baru di Ratusan Daerah, Proses BPNT Tahap 3 Masih Berjalan
BNI Mulai Distribusi KKS Baru di Ratusan Daerah, Proses BPNT Tahap 3 Masih Berjalan
Pemerintah melalui Bank Negara Indonesia (BNI) mulai menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di 111 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Distribusi ini merupakan bagian dari program penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap 3 masih dalam proses validasi rekening penerima. Proses ini dilakukan untuk memastikan data KPM sesuai dengan sistem terpadu sehingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran.
Penyaluran KKS Baru
KKS yang didistribusikan oleh BNI kali ini merupakan pengganti kartu lama bagi KPM yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau pembaruan data. Dengan kartu baru tersebut, penerima manfaat dapat langsung mengakses bantuan sosial pemerintah melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk penarikan dana di ATM maupun pembelian kebutuhan pokok di e-warong yang telah ditunjuk.
BNI memastikan proses distribusi KKS dilakukan secara bertahap dengan menggandeng pemerintah daerah setempat agar berjalan lancar.
BPNT Tahap 3 Masuki Proses Cek Rekening
Selain penyaluran KKS baru, pemerintah juga tengah memproses bansos BPNT tahap 3 tahun 2025. Hingga saat ini, Kementerian Sosial bersama BNI dan bank penyalur lainnya masih melakukan pengecekan rekening penerima manfaat. Proses ini penting untuk mencegah adanya duplikasi data maupun rekening bermasalah yang dapat menghambat pencairan bantuan.
Setelah validasi selesai, dana bantuan akan segera disalurkan kepada KPM melalui rekening masing-masing. Nilai bantuan BPNT per tahap sendiri ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, tempe, dan kebutuhan gizi lainnya.
Pastikan Transparansi dan Tepat Sasaran
Kementerian Sosial menegaskan bahwa distribusi bansos, baik melalui KKS maupun BPNT, akan terus diawasi secara ketat. Pemerintah berharap program ini tidak hanya meringankan beban hidup masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu target pembangunan nasional.