Bahlil Lahadalia Bantah Motif Politik di Balik Izin Tambang untuk NU
Jakarta - Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menepis tudingan bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bermotif politik. PBNU menjadi ormas pertama yang mendapat hak konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
Bahlil menegaskan bahwa Pilpres sudah selesai dengan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan mengaitkan pemberian izin tambang dengan dukungan politik adalah berlebihan.
"Pilpres sudah selesai, jadi ya sudah. Jangan lebay. Saya tidak ingin dikaitkan dengan ini, ibu saya NU, jangan karena anaknya jadi menteri investasi, selesai jadi menteri, lalu kita kasih izin," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Bahlil juga mengingat kembali protes yang diterimanya saat pertama kali menjabat sebagai Kepala BKPM terkait pemberian izin tambang yang dominan diberikan kepada konglomerat dan pengusaha asing. Kini, saat pemerintah memberikan konsesi kepada ormas keagamaan, timbul keributan.
"Dulu saya diprotes habis-habisan karena IUP hanya untuk konglomerat dan asing. Sekarang kita kasih ke ormas, ribut lagi. Maunya apa sebenarnya?" ujar Bahlil.
Ia menegaskan, jika pemerintah hanya bermotif politik, izin tambang hanya akan diberikan kepada PBNU saja. Namun, pemerintah merangkul semua ormas keagamaan dalam pemberian konsesi ini.
"Kalau hanya karena politik, kita hanya kasih ke NU. Tapi kan kita kasih ke semua ormas," tegas Bahlil.