Medan - Kepala Sekolah SMAN 8 Medan, Bapak Satria Nusantara, mendapati dirinya dalam sorotan tajam setelah Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan desakan keras untuk mencopotnya dari jabatannya. Ancaman tersebut muncul sebagai respons terhadap dugaan kelalaian dalam pengelolaan dan perbaikan kondisi fisik sekolah yang dinilai tidak memadai.
Fraksi Gerindra, yang merupakan salah satu kekuatan politik di DPRD Sumut, secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kinerja Bapak Satria Nusantara sebagai kepala sekolah. Mereka menilai bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk memastikan standar pendidikan yang layak bagi siswa dan lingkungan belajar yang aman di SMAN 8 Medan.
"Dalam beberapa waktu terakhir, kami menerima banyak keluhan dari orang tua murid dan masyarakat sekitar terkait kondisi sekolah yang semakin memprihatinkan. Fraksi Gerindra DPRD Sumut merasa bahwa kepemimpinan yang efektif dari Kepala Sekolah sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang optimal dan lingkungan sekolah yang kondusif," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, yang enggan disebutkan namanya.
Menurut laporan yang diterima, beberapa ruang kelas di SMAN 8 Medan mengalami kerusakan serius dan belum mendapatkan perbaikan yang memadai meskipun sudah dilaporkan berulang kali. Fasilitas umum seperti toilet dan ruang guru juga dilaporkan dalam kondisi yang tidak layak, menciptakan ketidaknyamanan bagi para siswa dan tenaga pendidik.
Ancaman pencopotan terhadap Bapak Satria Nusantara tidak hanya bersifat retorika belaka. Fraksi Gerindra DPRD Sumut berencana untuk mengajukan interupsi dalam sidang DPRD Sumut guna membahas secara lebih mendalam mengenai kinerja kepala sekolah dan langkah apa yang seharusnya diambil untuk memperbaiki situasi di SMAN 8 Medan.
Kadisdik Sumut, Drs. Rahmat Fachrori, yang sebelumnya juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut, menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah. "Kami telah mengumpulkan bukti-bukti terkait kondisi sekolah dan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perbaikan yang segera," ucapnya dalam pernyataan kepada media.
Sementara itu, Bapak Satria Nusantara belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan yang mengarah kepadanya. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa ia sedang mempersiapkan laporan rinci untuk menjawab segala tuduhan dan menunjukkan upayanya dalam memperbaiki kondisi sekolah sejak awal jabatannya.
Reaksi dari komunitas sekolah dan wali murid pun bervariasi. Sebagian besar mendukung langkah tegas yang diambil Fraksi Gerindra DPRD Sumut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan anak-anak mereka. Namun, ada juga yang menyuarakan keprihatinan terhadap nasib Bapak Satria Nusantara yang telah berjuang keras dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 8 Medan.
"Kami berharap keputusan yang diambil oleh DPRD Sumut dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah ini. Kepentingan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang baik harus menjadi prioritas utama," ujar seorang wali murid yang aktif dalam kegiatan sekolah.
Perjalanan kasus ini masih akan terus diikuti, baik oleh pihak-pihak terkait maupun masyarakat luas. Keputusan akhir terkait nasib Bapak Satria Nusantara akan sangat mempengaruhi dinamika pendidikan di SMAN 8 Medan dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berkualitas di Sumatera Utara.